Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
DPRD Halut Mengesahkan Dua Peraturan Daerah
Berita Dan Informasi | Rabu, 01 Maret 2017 - 00:15 | Dibaca 668 kali
        DPRD Kabupaten Halmahera Utara melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), pada rapat Paripurna pengambilan keputusan bersamaan dengan penutupan masa sidang, Jumat (24/2) kemarin, baru mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah  (Ranperda) yakni perubahan perda nomor 26 tahun 2006 tentang Penetapan Retribusi Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal, dan perubahan Ranperda nomor 4 tahun 2014 tentang  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pemerintah kabupaten Halmahera utara. 
 
              Dalam rapat Paripurna pengambilan keputusan sekaligus penutupan masa sidang ke satu tahun 2016-2017, Pemda Halut melalui surat nomor 900/149 meyampaikan 3 Ranperda ke DPRD diantaranya, Ranperda perubahan Perda nomor 26 tahun 2006 tentang Penetapan Retribusi Pengukuran Kapal Dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Ranperda perubahan perda nomor 4 tahun 2014tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM kabupaten Halmahera Utara, dan Ranperda tentang Perizinan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio Pemda Halut.
 
         Dari ke tiga Ranperda tersebut, dua Ranperda hanya bersifat revisi yakni, Penetapan Retribusi Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal, dan Ranperda Penyertaan Modal Pemda ke PDAM kabupaten Halmahera Utara. Sementara Ranperda tentang Perizinan Penyiaran LPPL radio Pemda Halut akan dibahas di masa sidang Kedua tahun 2017.
 
      Ketua Bapemperda, Erasmus Kulape SH. MH dalam laporan pembahasannya memaparkan, revisi Ranperda tentang Penetapan retribusi pengukuran kapal dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal dalam daerah kabupaten Halmahera Utara yang penetapan sebelumnya pada tahun 2006, dan kini sudah 10 tahun. Perda ini dipandang perlu untuk dilakukan revisi, karena selain bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada pengusaha angkutan kapal sampai dengan 7GT,
dapat memberikan kontribusi bagi daerah dalam bentuk retribusi pengukuran kapal dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal. Perda ini dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, maka perlu dilakukan revisi kembali. Seperti besaran retribusi tidak lagi berimbang dengan pembiayaan  segala aktivitas dan pelayanan dibidang perhubungan laut, termasuk dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga materi muatan pasalnya perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada saat ini. Sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (1) undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa "Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali". Dari ketentuan ini, maka perda nomor 26 tahun 2006 tentang Penetapan Retribusi Pengkuran Kapal dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal, sangat beralasan untuk dilakukan revisi. Disamping mengatur tentang retribusi pengukuran kapal dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal, juga untuk memperjelas status hukum pengoperasian kapal dan status hukum kepemilikannya bagi masyarakat ataupun stakeholder.
 
              Selanjutnya, tentang perubahan Ranperda Nomor 4 tahun 2014, yakni Penyertaan Modal Pemerintah Daeran kepada PDAM kabupaten Halmahera Utara. Dimana Ranperda ini hanya merevisi pasal yang mengatur tetang besaran dana penyertaan modal dari Pemda kepada PDAM, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Perda nomor 4 tahun 2014, disebutkan bahwa setiap penambahan penyertaan modal haruskan dilakukan revisi. Dan ini merupakan perubahan yang ketiga kalinya sejak peraturan daerah ini ditetapkan pada tahun 2014.
 
                 Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM kabupaten Halmahera Utara, yakni untuk menunjang program pemerintah pusat untuk pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2025, yakni cakupan air perpipaan sebanyak 60%. Kaitan dengan itu Pemda perlu memperkuat struktur permodalan PDAM kabupaten Halmahera Utara. Untuk penguatan struktur tersebut, dilakukan dengan menambah penyertaan modal, sehingga PDAM kabuapaten Halmahera Utara akan menjadi penyedia air minum daerah, sebagai implikasi putusan MK nomor 85/PUU-XI/2003 yang membatalkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Sumber Daya Air.
 
             Kaitan dengan itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan modal kepada PDAM demi memperbesar skala usaha. Dengan demikian disepakati penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang dianggarkan melalui APBD tahun 2017 sebesar Rp 3.500.000.000,- . Penyertaan modal ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat di daerah ini, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
       
Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara